Pokok-pokok bahasan untuk rapat koordinasi eLAPOR Pemda Sikka, Selasa, 5 Desember 2023. 

1. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan mekanisme penanganan pengaduan untuk setiap pelayanan yg diberikan. Sejak tahun 2019 Pemda Sikka telah berpartisipasi dalam sistem pengaduan online melalui eLAPOR. Melalui SK BUPATI No. 270/HK/2019, telah ditetapkan admin Lapor pada setiap PD.
2. Sepanjang tahun 2023, ada banyak laporan dan pengaduan melalui eLAPOR yg tidak ditanggapi oleh PD; antara lain karena para admin tidak aktif, tdk bisa dihubungi atau pindah. Karena itu perlu ditunjuk ulang personil yg kompeten untuk jadi admin, supaya ditetapkan lagi dgn SK BUPATI. (Daftar akan disediakan).
3. Para kepala PD terkait perlu secara berkala memantau penanganan pengaduan di akum LAPOR PD melalui dashbord eksekutif; dan harus menanggapi setiap pengaduan yg masuk dalam jangka waktu yg telah ditetapkan.
4. Data pengaduan yg masuk dan progres penanganannya akan ditayangkan via LCD.
5. Soal keliling; pemanfaatan data dalam eLAPOR untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.